Februari 14, 2017

Sungai dan Sejarah Sumatra


BELAKANGAN INI, tidak ada rupa bumi yang paling banyak diperbincangkan selain sungai. Sayangnya, ini lebih banyak berisi kabar buruk. Namun, tidak dengan buku ini, yang memaparkan sungai justru sebagai faktor penggerak sejarah di Sumatera.

Sungai di beberapa daerah tidak mampu menampung air, lalu menumpahkannya ke sekitar. Banjir melanda, rumah rusak dan manusia menjadi korbannya. Benarkah sungai merupakan musuh abadi manusia, yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada memberikan manfaat?

Mungkin yang sebenarnya terjadi ialah kurangnya pemahaman kita akan sungai. Berita tentang sungai di media massa lebih banyak tentang amukan si batang air daripada bagaimana cara berkawan dengannya. Secara akademik, kajian tentang darat jauh lebih melimpah daripada kajian perairan. Bahkan, dibandingkan dengan studi tentang laut pun, studi sungai bisa dikatakan tertinggal.

Buku karya Gusti Asnan, sejarawan Universitas Andalas, ini merupakan kajian yang luar biasa dalam menganalisis sejarah salah satu elemen alam yang lebih banyak disalahkan daripada dimengerti. Gagasan pokok yang ia sampaikan ialah bahwa sungai adalah faktor penggerak sejarah di Sumatera.

Sungai tidak hanya aliran air, tetapi juga sebuah ”dunia” dengan segala kompleksitasnya. Selama ribuan tahun, sungai telah membentuk peradaban Sumatera, sama seperti peradaban Mesopotamia dibentuk oleh Eufrat dan Tigris, serta peradaban Tiongkok oleh Sungai Kuning.

Di bagian awal, buku ini fokus pada bentuk fisik sungai, termasuk penamaannya yang berbeda di antara masyarakat Sumatera. Menurut Gusti, penyeragaman penggunaan kata ”sungai” untuk semua aliran air ke laut terjadi sejak Indonesia merdeka, dan ini mulai menghilangkan keragaman penyebutan nama sungai di kalangan berbagai etnis di sekitar sungai. Contohnya adalah krueng (Aceh), woi (Gayo), aek (Batak Mandailing), lau (Batak Karo), kuala (Sumatera Timur), batang (Sumatera Tengah), air (Sumatera Selatan), dan way (Lampung).

Setiap sungai memiliki karakter berbeda. Gusti mengutip Schnitger (1939) yang ”memanusiakan” sungai-sungai Sumatera sesuai dengan arus dan kondisi air serta lingkungan tempat mengalirnya mereka: Musi ”lebar dan pengeluh bagaikan orang tua”, sementara Batanghari ”ganas dan membara”. Meski terdengar seperti lelucon, dengan mengerti karakter sungai ini memungkinkan orang yang bermukim di tepi sungai atau berlayar di sungai paham bagaimana cara yang tepat berinteraksi dengan sungai.

Gusti mengkritik berbagai mitologi asal mula suku bangsa di Sumatera, yang jarang menjadikan sungai sebagai bagian dari cerita. Rupa bumi yang kerap dikaitkan dengan asal-usul manusia Sumatera adalah gunung (Batak) atau gunung dan laut (Minangkabau dan Kerinci). Gusti menekankan bahwa eksistensi ketiga suku di atas justru dimulai dengan nenek moyang mereka dari utara menelusuri sungai-sungai Sumatera hingga akhirnya sampai di pedalaman Sumatera, tempat mereka berdiam hingga kini.

Era klasik Sumatera ditandai tumbuhnya berbagai kerajaan yang berlokasi di kawasan bagian tengah aliran sungai, misalnya Sriwijaya di tepi Musi, Melayu di tepi Batanghari, serta Minangkabau di tepi Batang Selo dan Batang Buo. Kawasan di tengah bagian sungai memberi kesempatan kerajaan untuk mengontrol produk dari daerah pedalaman sekaligus menghindari perompakan yang kerap terjadi di laut. Lewat sungailah ekspor dari pedalaman Sumatera mengalir ke dunia internasional. Secara keagamaan, sungai memainkan peranan yang penting pula. Berbagai candi Sumatera didirikan di tepi sungai. Belakangan, Islam pun disebarkan ke pedalaman melalui sungai.


Kehancuran Sungai

Perubahan drastis pada sungai terjadi di masa Belanda. Mereka membangun loji di tepi sungai, serta menggunakan sungai untuk ekspedisi militernya. Fisik sungai serta lanskap kependudukan di sekitarnya dan potensi ekonomi yang ada diteliti. Untuk pertama kalinya, jalur sungai Sumatera pun terbuka bagi lalu lintas kapal penumpang dan kapal barang asing berbendera Belanda, Inggris, Tiongkok, bahkan Yunani dan Panama.

Namun, di masa ini pulalah sungai Sumatera mulai hancur. Terjadi eksploitasi tak terkendali, berupa pembalakan hutan, dan pengerukan timah dari dasar sungai, berefek pada erosi tanah dan keruhnya sungai. Pencemaran limbah terjadi saat beberapa industri yang baru lahir membuang limbahnya langsung ke sungai. Era pasca perang ditandai dengan kian runtuhnya peran sungai. Ini tampak dari masifnya pembangunan jalan raya, jembatan, dan penggunaan mobil, membuat sungai ditinggalkan karena dianggap tidak praktis dan tidak modern.

Kondisi sungai kian parah lantaran dihujani berbagai macam limbah, mulai dari limbah perut, rumah tangga, kimia, hingga industri dan pertambangan. Bendungan buatan mengakibatkan terganggunya ekosistem sungai, dan relokasi warganya membuat mereka kehilangan tradisi yang berkaitan dengan sungai. Penebangan hutan demi transmigrasi dan perkebunan menyebabkan sungai kering di musim kemarau dan banjir di musim hujan.

Di luar poin-poin penting di atas, ada satu kekurangan buku ini. Gusti terlalu memusatkan perhatian pada relasi antara sungai dan manusia. Ia kurang mengupas apa yang ada di bawah permukaan sungai. Seberapa variatif keanekaragaman hewan dan tumbuhan, mulai dari ikan, mamalia, dan reptil, serta teratai di sana? Dan, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana manusia Sumatera sepanjang sejarah memandang, mengelola, atau berkonflik dengannya.

Meski demikian, buku ini patut diapresiasi sebagai karya perintis dalam kajian sejarah sungai di Indonesia, dan harus dianggap sebagai undangan untuk lebih banyak mengupas masa silam sungai. Gusti membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia tak hanya pelaut hebat, tetapi juga pengarung sungai yang andal.

Bila sejarawan Herodotus menyebut Mesir adalah ”hadiah Sungai Nil”, karena kesuburan Mesir yang berasal dari Nil, Gusti pun pada hakikatnya berpandangan sama, bahwa Sumatera yang kaya pun merupakan hadiah dari ribuan sungai yang menjadi urat nadinya. Setelah masa-masa sungai Sumatera hancur karena eksploitasi, kini saatnya manusia Sumatera, dalam bahasa Gusti, harus ”berdamai dengan sungai”-nya, dengan menjaganya, dan bukan mengabaikan, apalagi merusaknya.

___________

Gusti Asnan, Sungai dan Sejarah Sumatra, (Yogyakarta: Ombak, 2016), xii + 267 halaman.

Dikutip utuh dari Muhammad Yuanda Zara, "Batang Air Pengubah Sumatera", Kompas, 4 Februari 2017, hlm. 24.

Read more…

Desember 28, 2016

Perkembangan Industri Koran Lokal di Jambi Pasca-Orde Baru, 1998-2015: Analisis Ekonomi Politik


Ringkasan Temuan  

CATATAN PALING awal yang menyebut media cetak di Jambi adalah monografi Sumatera Tengah yang diterbitkan pada 1956 (?) oleh Djawatan Penerangan Sumatera Tengah. Di dalam sebuah tabel pers yang muncul setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda, disebutkan bahwa dua surat kabar diterbitkan di Jambi, yaitu Pelita Marga oleh Djawatan Penerangan Kabupaten (Djapenkab) Merangin di Bangko dan Aktuil oleh Djapenkab Batang Hari di (kota) Djambi.

Karakter media untuk kepentingan melayani pemerintah daerah tersebut ternyata tak hilang dan bahkan menjadi ciri dari koran-koran lokal yang terbit dan berkembang pada era Reformasi. Bedanya, kalau dulu Pelita Marga dan Aktuil dimiliki oleh pemerintah daerah, sekarang koran-koran lokal yang muncul diterbitkan oleh industri atau badan usaha di luar pemerintahan. Meskipun pemiliknya swasta, melalui kerja sama dalam hal pemasangan berbagai iklan dan langganan dengan pemerintah daerah, koran-koran lokal pada gilirannya juga menjadi pelayan kepentingan pemerintah daerah. Aliansi dan hubungan klientelis yang dibentuk dengan pemerintah daerah tersebut membuat industri koran lokal di Jambi tumbuh dan berkembang pesat setelah Orde Baru runtuh pada 1998.

Pada akhir Orde Baru, di Jambi hanya ada satu koran lokal yang terbit, yaitu Jambi Independent, koran milik pengusaha daerah yang muncul pada 1973 namun sejak 1995 bernaung di bawah Jawa Pos Group. Khawatir koran yang berkembang pesat setelah berganti manajemen ini sewaktu-waktu bisa diberedel oleh pemerintah Orde Baru, Jawa Pos Group menerbitkan koran cadangan bernama Jambi Ekspres. Rupanya ketika koran ini terbit pada awal 1999, rezim sudah berganti. Mengambil untung dari euforia pemberitaan setelah peristiwa Mei 1998, Jambi Ekspres juga segera mendapatkan kesuksesan besar bersama sang kakak. Selanjutnya, dari dua koran tersebut, tumbuh dan berkembang koran-koran lain di bawah Jawa Pos Group. Pada 2002 mereka menerbitkan Posmetro Jambi, yang dimaksudkan sebagai koran kriminal, dan pada 2004 menerbitkan Bungo Pos untuk melayani pembeli di Jambi wilayah barat. Periode 2006 hingga 2010, kelompok yang berbasis di Surabaya tersebut menerbitkan 13 koran lokal lain yang kebanyakan hanya beredar di satu-dua kabupaten atau kota.

Di luar Jawa Pos Group, ada Aksi Pos yang diterbitkan oleh pengusaha dan politikus lokal Usman Ermulan pada 2004 atau setahun jelang pencalonannya menjadi gubernur. Selanjutnya pada 2010, Kelompok Kompas Gramedia juga hadir di Jambi melalui Tribun Jambi. Meskipun terlambat datang dibanding Jawa Pos Group, Tribun Jambi segera memeroleh pelanggan yang lebih besar karena harga jualnya yang jauh lebih murah. Ada juga Harian Jambi yang diterbitkan pada 2013 oleh tim sukses Sum Indra-Maulana setelah keduanya kalah dalam Pemilihan Walikota Jambi serta Jambi Today oleh pengusaha dan politisi Partai Demokrat, Paut Syakarin, pada 2014. Tahun itu juga menyaksikan munculnya Jambi One yang dimiliki para bos Jawa Pos Group di Jambi serta Tungkal Post yang kemudian berubah menjadi Jambi Raya oleh aktivis lokal. Koran-koran ini menggenapi jumlah total 20 koran lokal yang masih terbit hingga akhir 2015.

Kalau banyak peneliti sebelumnya menyebutkan bahwa perkembangan pesat media cetak pasca-Orde Baru disebabkan oleh penghilangan syarat kepemilikan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi penerbit media, kasus Jambi memperlihatkan hal tersebut bukan faktor tunggal. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan pasca-Orde Baru serta dinamika politik lokal yang menyertainya bahkan tampak lebih dominan.

Kebijakan otonomi daerah dimulai pada 1999 melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola wilayahnya, disusul UU Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur pembagian yang lebih adil terkait penerimaan daerah. Dengan kebijakan itu, daerah seperti berlomba mencari investor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hasilnya, akumulasi modal swasta dalam bentuk investasi dan modal pemerintah di daerah dalam bentuk anggaran menjadi jauh lebih besar ketimbang sebelumnya. Magnet daerah juga menjadi semakin menarik setelah pemerintah mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang di antaranya mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat mulai 2005. Dalam pemilihan langsung itu, apa pun kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daya politik, termasuk koran lokal.

Tak sulit untuk mencari hubungan antara kebijakan baru desentralisasi dan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) dengan pertumbuhan koran lokal. Selain beberapa koran lokal dimiliki oleh aktor politik daerah yang berguna untuk melayani ambisi politik mereka, periode terbanyak berdirinya koran lokal, yakni 2006-2010, menunjukkan persisiannya dengan pilkada-pilkada yang digelar di Jambi. Berperan dalam menyosialisasikan kandidat, koran-koran lokal tersebut mengharapkan kue iklan yang besar jelang penyelenggaraan pilkada.

Namun keliru kalau beranggapan relasi dengan aktor politik tersebut berhenti setelah pilkada usai. Kenyataannya, kandidat yang terpilih menjadi kepala daerah terus membangun bahkan meningkatkan hubungan yang baik dengan koran lokal. Kali ini mereka menggunakan anggaran daerah yang besar sebagai berkah dari pembagian penerimaan negara yang lebih adil setelah desentralisasi untuk beriklan dan berlangganan koran lokal. Atas nama penyiaran kegiatan pemerintah daerah, kepala daerah memasang iklan-iklan dalam bentuk society, advertorial, dan iklan layanan masyarakat yang sesungguhnya bertujuan mempopulerkan sang pejabat. Target mereka adalah agar terpilih kembali dalam jabatan yang sama atau naik kelas dari bupati/walikota menjadi gubernur dalam pilkada selanjutnya. Demi tujuan itu, anggaran daerah untuk koran lokal ditingkatkan dan akan terus membesar seiring kian dekatnya pilkada. Walhasil, pemerintah daerah tercatat sebagai pelanggan sekaligus pengiklan terbesar untuk koran-koran lokal di Jambi. Dalam waktu 1,5 dasawarsa, relasi ini membuat koran-koran lokal tumbuh dan berkembang pesat di Jambi, dari sebelumnya hanya satu koran lokal pada pengujung Orde Baru menjadi lebih dari 20 pada akhir 2015.

Tak diragukan bahwa iklan, langganan, dan anggaran yang disediakan mendasari hubungan klientelis-patrimonial antara koran lokal dan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dicirikan oleh upaya saling memberikan manfaat di antara dua pihak secara timbal-balik dan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup untuk menjamin keterulangan. Dalam hal ini pemerintah daerah mendapatkan citra positif baik dari iklan yang dipasang maupun dari pemberitaan yang tak mungkin kritis, sementara koran lokal memeroleh pemasukan keuangan yang menjamin kelangsungan usahanya. Meskipun saling tergantung, dua pihak yang berhubungan sebetulnya tidak setara (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 4-5). Di sini pemerintah daerah menjadi patron, sementara koran lokal bertindak sebagai klien.

Menyadari ketergantungan koran lokal pada pemerintah, kepala daerah dengan segera menghentikan manfaat atau patronase (patronage) dalam bentuk iklan dan langganan yang selama ini diberikan ketika sewaktu-waktu terjadi masalah dalam hubungan mereka, misalnya akibat pemberitaan koran lokal yang terpeleset negatif dan berujung ketersinggungan pemerintah daerah. Karena iklim industri koran lokal yang sangat tergantung pada pemerintah daerah, mau tak mau koran kemudian berusaha memperbaiki hubungan mereka supaya kembali mendapatkan iklan dan langganan. Dengan kebutuhan pemerintah atau kepala daerah pada citra dan pemberitaan positif supaya terpilih lagi dalam pilkada, koran-koran lokal menjadikan titik krusial ini sebagai basis negosiasi. Konsekuensi dari hubungan ini bisa ditebak, koran-koran lokal absen memberitakan pemerintah daerah secara kritis dan hak masyarakat untuk mendapatkan pemberitaan yang benar dan jujur terkait pemerintah mereka terabaikan. Seperti pada awal kemunculannya di Jambi, koran lokal memilih melayani pemerintah daerah ketimbang menjadi forum kewargaan (civic forum) atau anjing penjaga (watchdog) bagi kepentingan publik (Putra, 2004: 135).



Pokok-pokok Kesimpulan

DENGAN RINGKASAN temuan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, koran lokal tumbuh pesat pasca-Orde Baru dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Variabel ini menambah penjelasan dari peneliti sebelumnya yang menekankan pentingnya pencabutan SIUPP sebagai faktor yang memengaruhi perkembangan industri media di Indonesia (Lim, 2011: 21-22; Sen dan Hill, 2011; Romano, 2003; Rijal, 2005: 421-474). Hilangnya SIUPP sebagai syarat penerbitan media jelas faktor yang penting sekali, tetapi mengabaikan faktor otonomi daerah tentu saja tidak tepat berdasarkan data bahwa lebih dari 90 persen koran yang tumbuh pesat di Indonesia pasca-Orde Baru adalah koran lokal (Sutrisno, 2011: 88).

Kedua, penelitian ini mengonfirmasi peneliti-peneliti ekonomi-politik yang menyatakan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia antara lain membuat akumulasi modal di daerah, baik modal swasta dalam bentuk investasi maupun modal pemerintah dalam bentuk anggaran daerah, menjadi semakin besar (Hadiz, 2010; Aspinall, 2013: 226-242). Sebagai tambahan penjelasan, salah satu bentuk investasi swasta tersebut adalah hadirnya industri koran lokal yang tidak hanya dimiliki oleh pengusaha daerah, tetapi sebagian yang lebih besar merupakan cabang dari industri media di tingkat nasional. Sementara itu, akumulasi modal dalam bentuk anggaran daerah yang besar di antaranya digunakan oleh kepala daerah untuk membangun aliansi dan relasi klientelis-patrimonial dengan koran-koran lokal.

Ketiga, pilkada yang merupakan buah dari kebijakan desentralisasi menjadi penjelas yang paling baik bagaimana relasi klientelis-patrimonial itu dibangun. Kalau pemerintah daerah membutuhkan koran lokal untuk beriklan dan berlangganan supaya popularitas sang kepala daerah meningkat dengan dengan tujuan terpilih dalam kontestasi politik selanjutnya, koran lokal memeroleh patronase dalam bentuk anggaran untuk iklan dan langganan yang angkanya semakin membesar seiring dekatnya pilkada. Penelitian ini juga berargumen bahwa patronase dalam bentuk anggaran untuk koran lokal jelang pilkada tersebut adalah sebentuk politik uang (money politics), menambah variasi lain seperti pembelian suara (vote buying), pemberian barang untuk pribadi dan kelompok, pelayanan dan aktivitas sosial, serta proyek gentong babi (pork barrel) sebagaimana yang telah ditemukan banyak peneliti politik (Aspinall dan Sukmajati, 2015; Aspinall dan As'ad, 2015; Aspinall, 2014a: 545-570; Aspinall, 2014b).

Keempat, industri koran lokal yang didasarkan pada relasi klientelis tersebut menghasilkan pers atau pemberitaan yang berpihak kepada dan berperspektif pemerintah daerah sebagai sang patron, mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas. Peran negatif koran lokal di era kebebasan pers seperti itu tidak terlalu mengejutkan, sebagaimana beberapa peneliti yang lain juga menemukan hal yang sama (Eriyanto, 2003; Eriyanto, 2008: 203-232; Hill, 2008: 188-207; Hill, 2011: 26-48; Brauchler, 2011: 119-140).

Kelima, dilihat dari perbandingan sistem media sebagaimana diteliti oleh Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini, model yang dikembangkan oleh koran-koran lokal di Jambi menyerupai model pluralis terpolarisasi (polarized pluralist model) seperti yang berlaku di negara-negara Mediterania. Model ini dicirikan oleh iklim industri media dengan sirkulasi yang rendah, paralelisme politik yang tinggi, lemahnya profesionalisme wartawan, dan kuatnya intervensi negara (Hallin dan Mancini, 2004: 67). Di Indonesia, paralelisme politik tidak dibentuk berdasarkan ideologi, karena ideologi nyaris absen sebagai basis politik. Sebagai gantinya, uang sering kali lebih dominan dan menentukan dalam persaingan politik. Sejalan dengan itu, penelitian ini menemukan bahwa di era otonomi daerah yang menggunakan sistem elektoral terbuka dalam pemilihan pejabat publik melalui pilkada, paralelisme lebih didasarkan pada uang yang dianggarkan oleh pemerintah daerah atau elite-elite politik serta mengalir ke koran-koran lokal melalui iklan dan langganan. Anggaran itu pada gilirannya membuat perspektif pemerintah hadir di dalam pemberitaan serta melemahkan profesionalisme media.

Keenam, menggunakan tiga pintu masuk dalam analisis ekonomi politik media sebagaimana diusulkan Vincent Mosco (2009), spasialisasi mengambil bentuk baik integrasi vertikal maupun integrasi horizontal. Kalau praktik integrasi vertikal mewujud dalam pendirian banyak anak perusahaan koran, terutama oleh Jawa Pos Group, dengan tujuan mengefektifkan produksi sekaligus menguasai pasar koran daerah; integrasi horizontal dilakukan dengan membuka berbagai bisnis lain oleh induk perusahaan media, seperti Kelompok Kompas Gramedia yang membuka toko buku, hotel, dan percetakan. Pendirian koran lokal oleh pebisnis-cum-politikus lokal juga bisa dibaca sebagai spasialisasi horizontal yang diintegrasikan ke dalam politik untuk melayani ambisi pemiliknya.

Sementara itu, komodifikasi terlihat jelas dari praktik penggunaan berbagai kolom dan ruang berita koran lokal menjadi iklan-iklan yang dijual kepada pemerintah daerah demi mengejar keuntungan yang besar. Kepala daerah sendiri kemudian juga mengkomodifikasi informasi pemerintahan dan pembangunan sedemikian rupa menjadi iklan-iklan politik dengan tujuan kampanye atau membuat citra positif kepala daerah untuk kepentingan pilkada. Pada gilirannya iklan dan anggaran pemerintah daerah yang berlimpah mengkomodifikasi koran lokal sebagai corong kepentingan pemerintah; koran-koran seolah telah menjadi humas pemerintah daerah yang menyiarkan segala kebaikan dan kesuksesan pemerintah daerah. Struktur relasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dan koran lokal, dengan demikian, adalah klientelisme-patrimonial yang didasarkan pada uang atau anggaran. Kalau pemerintah daerah berlaku sebagai patron yang mengalirkan anggaran untuk koran lokal, koran lokal menjadi klien yang memberikan manfaat melalui iklan dan pemberitaan positif untuk kepala daerah.[]

_____________

M. Husnul Abid, "Perkembangan Industri Koran Lokal di Jambi Pasca-Orde Baru, 1998-2015: Analisis Ekonomi Politik", MA-thesis di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2016.

Bagian ini diambil dari Bab IX Penutup, hlm. 268-275.

Read more…

Juni 02, 2016

Recent Research in the Southeast Sumatran Region


Abstract  

Since 2010, a new threat to the maritime heritage of Southeast Asia has arisen in the form of looting of the bed of the Musi River in Palembang, site of the capital of the maritime kingdom of Sriwijaya in the ninth century. Port archaeology in Southeast Asia is a gravely underdeveloped field. This river has been a major artery of commerce for 2,000 years. The local adaptation to the area’s swampy, flood-prone environment has been to live on stilt houses over water, on ships, and on rafts. This pattern of settlement presents special problems for archaeologists. It is likely that a major proportion of the area’s archaeological heritage lies on the riverbed. Recent items on the antiquities market include a wide range of items, including Chinese porcelain of the ninth and subsequent centuries, local pottery, and a wide range of metal items including statuary, coins, and jewelry. This source of archaeological data has never been systematically explored, and unless something is done urgently, it will be lost forever. This paper explores the nature of the problem, demonstrates the importance of the subject for maritime archaeology, and proposes a potential methodology for exploring the area.


Riverbeds and Harbors as Sites of Underwater Cultural Heritage

The study of underwater cultural heritage in this panel focuses mainly on cargoes of shipwrecks beneath salt water. Shipwreck archaeology in Southeast Asia has experienced major advances in the last 15 years, but the archaeology of ports and other sites at the place where land and sea meet, such as shipyards, lags far behind. In Sumatra, seaports can be located over 100 kilometers (km) from the mouths of rivers and estuaries. The east coast of Sumatra is largely tidal swampland, and the influence of the tides extends to these ports. Palembang, ancient capital of Sriwijaya, one of Southeast Asia’s greatest maritime kingdoms, lies 90 km up the Musi River. At this point the river is one km wide. Muara Jambi might be considered its sister; it was the capital of the kingdom of Malayu which flourished between the 9th to 13th centuries. This site lies 120 km up the Batanghari. The coastal plain narrows progressively as one moves north, but other ancient ports such as Kota Cina in northeast Sumatra are still 10 km inland. On the eastern side of the Straits of Melaka, in the state of Kedah, Malaysia, the port sites of Pengkalan Bujang, Sungai Mas, and Sungai Batu, are 10-15 km up the Muda River. The same phenomenon can be observed for sites such as Bago (formerly known as Pegu), Syriam, and Mrauk U in Myanmar.

Very little archaeological research has been carried out in Southeast Asian ports. Such sites pose special challenges to archaeology. Stratigraphy of such sites is rarely well-preserved. Environmental factors include floods, tides, tsunamis, rapid sedimentation interspersed with erosion, river course change, and human activity such as construction of piers and warehouses, which are often built of temporary materials subject to rapid weathering, constant repairs, expansion, and other alterations. The most common artifacts found at ports are pottery fragments and organic materials. Large quantities of such remains are needed in order to draw accurate statistical inferences about the past.


Malayu/Jambi

Somewhere in the Batanghari valley, possibly at a location now called Muara Jambi, the site of the capital of this very rich and cosmopolitan kingdom must exist. Archaeological research in the province has been focused on the site of Muara Jambi, about 25 kilometers down the Batanghari from the modern capital of Jambi Province, where 39 candi or brick temples have been recorded (M. Nazir 1980/81:23). Archaeological evidence of trade in Jambi consists of Chinese porcelain ranging from the Five Dynasties through the Yuan period (9th through 13th centuries), scattered over a number of sites between Muara Jambi and the sea (Edwards McKinnon 1982a; Edwards McKinnon 1982b; Edwards McKinnon 1992; Abu Ridho 1992; Abu Ridho 1995). A survey project in 2006 concentrated on looking at exposures in the banks of the river at low tide, and identified numerous sites of the 11th and 12th centuries (Miksic N.D.).


Prospects for Future Research

The form of salvage archaeology project involving the local branch of the Indonesian archaeology department in a controlled dredging operation may be the best way to proceed. The field of underwater excavations in rivers is uncharted territory in Southeast Asian archaeology. Such research would face considerable technical and financial challenges. The conventional approach used by marine archaeologists would be to lay out a grid on the riverbed and excavate using an airlift. Whether this would be feasible in the Musi River would need to be investigated. An alternative which could be considered would be to adopt methods analogous to those used in salvage archaeology, where time is an important factor. Looting of the Musi riverbed in Palembang is rampant, as we observed, and it may be more efficient to use mechanical excavation employing dredging equipment to expedite the recovery of artifacts.[]

____________

John N. Miksic, “Recent Research in the Southeast Sumatran Region”, Museum of Underwater Archaeology, Themua.org.

Read more…

Mei 04, 2016

Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri


Pendahuluan  


1. Propinsi Jambi seperti halnya propinsi lain di Pulau Sumatera memiliki alam yang kaya. Walaupun Propinsi Jambi bukan merupakan pusat dari perkebunan besar seperti halnya Propinsi Sumatera Utara, namun Jambi dengan areal karet rakyat seluas 450.000 ha, merupakan propinsi dengan perkebunan karet rakyat yang terluas nomor dua di Indonesia. Dalam pada itu hutan tropisnya yang relatif luas (2,9 juta ha) menjadikan propinsi ini tempat penanaman modal dalam bidang pengusahaan hasil hutan, khususnya kayu. Di samping itu Propinsi Jambi juga memiliki sumber minyak bumi yang cukup besar yang terletak di wilayah Kabupaten Batanghari.

2. Walaupun Jambi memiliki alam yang kaya, propinsi ini dengan penduduk 1,85 juta jiwa menghadapi masalah yang cukup kompleks dalam proses pembangunannya. Perekonomian Propinsi Jambi melalui usaha-usaha ekonomi yang berkembang, telah terkait erat dengan perekonomian dunia. Melalui kebun karetnya pada dasarnya setiap keluarga penduduk pedesaan telah menggantungkan kesejahteraan mereka pada situasi karet internasional yang sering tidak menentu. Kesejahteraan rakyat pedesaan akan meningkat apabila harga karet di pasaran internasional tinggi. Namun yang sebaliknya akan terjadi apabila harga karet di pasar internasional turun.

3. Seperti propinsi lainnya di Sumatera, Propinsi Jambi mendasarkan pembangunannya pada usaha-usaha ekonomi yang bertujuan untuk pengembangan sumber alamnya seperti hutan. Dasar pembangunan seperti ini di samping memiliki segi positif juga mengundang masalah. Salah satu masalah penting adalah “konflik kepentingan” antara para pemilik usaha yang mengelola sumber alam dan rakyat setempat. Konflik seperti ini terlihat jelas antara rakyat setempat dengan para pengusaha hutan.

4. Di samping masalah-masalah ekonomi di atas, proses pembangunan di Propinsi Jambi, khususnya pembangunan pedesaannya, menghadapi beberapa masalah non-ekonomis seperti isolasi phisik, serta masalah sosial dan budaya, yang dihadapi sebagai akibat dari pelaksanaan UU No 5/1979.


Pembangunan Ekonomi


5. Ekonomi Jambi masih bersifat agraris, dengan PDRB pertanian menumbang 36,2% (1988), dan sumbangan industri pengolahan (kayu dan crumb rubber) masih relatif kecil (12,0%). Untuk Kabupaten Batanghari angka-angkanya adalah berturut-turut 30,3% dan 6,6%, yang berarti bahwa industri kayu dan industri karet memang terpusat di Kota Jambi.

6. Masalah serius yang dihadapi perekonomian Jambi adalah perubahan cepat “industrialisasi kehutanan” yang dimulai pada akhir tahun-tahun enampuluhan, dan awal dekade tujuhpuluhan, dan terjadi pada saat-saat yang hampir bersamaan dengan kecenderungan penurunan harga karet alam. Dalam keadaan yang demikian petani karet rakyat yang lesu memasuki ekonomi industri kehutanan. Namun demikian boom industri kayu dewasa ini sudah mulai menyurut, sehingga perekonomian pedesaan juga bertambah lesu. Maka perekonomian desa di Jambi kini benar-benar terhimpit yaitu hutan semakin kecil peranannya sebagai sumber mata pencaharian, padahal karet sudah terlanjur semakin “ditidurkan”. Perekonomian desa telah berubah secara radikal dari ekonomi perkebunan rakyat menjadi ekonomi industri kehutanan yang bersifat sangat ekstraktif.

7. Pembangunan ekonomi telah benar-benar merasuk ke desa-desa di pedalaman, tetapi tidak otomatis menghasilkan peningkatan kemakmuran yang berarti bagi warga desa. Penduduk desa yang merupakan tenaga kerja desa telah berfungsi sebagai faktor produksi penting bagi pertumbuhan industri kehutanan yang melaju secara cepat, tetapi hasilnya tidak diterima secara merata oleh seluruh warga desa.

8. Proses perubahan ekonomi yang cukup radikal ini merupakan produk kebijaksanaan ekonomi makro yang merangsang investasi besar-besaran dalam bidang eksploitasi hutan, di dalam proses mana tata hidup dan tata pemerintahan desa, tidak mampu dan tidak siap menyesuaikan diri. Maka desa-desa pedalaman di propinsi ini memang menghadapi kesulitan. Dan kesenjangan ekonomi sosial muncul secara jelas baik di Jambi maupun di beberapa wilayah kabupaten.


Pengusahaan Hutan dan Kesejahteraan Rakyat Pedesaan

9. Masyarakat pedesaan yang tinggal di pinggiran kawasan hutan menggantungkan sebagian dari kehidupan mereka pada hutan. Bagi masyarakat ini hutan menyediakan kebutuhan biologis mereka di samping menyediakan bahan baku seperti kayu, rotan dan sebagainya, guna menunjang kegiatan ekonomis mereka di luar pertanian. Hutan juga merupakan cadangan guna membuka lahan karet baru bagi mereka.

10. Masyarakat pedesaan tepian hutan memiliki adat yang memberikan hak pada pemerintahan desa untuk menarik pajak bagi siapa pun yang memanfaatkan hutan dan hasil hutan.

11. Sejak pemerintah pusat mengeluarkan PP No 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pungutan Hasil Hutan, muncul konflik kepentingan antara masyarakat desa sekitar hutan dan para pengusaha hutan. Sumber dari konflik itu adalah kompetisi antara kedua kekuatan dalam hal penguasaan hutan. Hadirnya perusahaan pengusahaan hutan dianggap oleh penduduk sebagai penghapusan hak adat mereka terhadap hutan seperti mengambil kayu dan mengambil rotan, termasuk juga hak dari pemerintahan desa untuk menarik pajak (pancung hutan).

12. Masalah lain menyangkut asumsi “trickle down effect” dari keberadaan perusahaan tersebut terhadap perkembangan pembangunan desa. Karena para pengusaha tersebut merasa telah membayar “royalty” pada pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tingkat I telah menerima bagian dari “royalty” itu, maka perusahaan merasa tidak lagi berkewajiban untuk ikut mengembangkan pembangunan desa-desa yang ada di sekitarnya. Iuran kehutanan yang diterima Pemerintah Daerah Tingkat I adalah rata-rata Rp. 8,3 milyar per tahun yang merupakan 27,6% dari keseluruhan penerimaan pemerintah daerah.


Dampak Undang-undang No 5/1979

13. Undang-undang No 5/1979 telah membuat masyarakat dua pemerintahan desa di Propinsi Jambi kehilangan kemampuan mereka untuk mengurus rumah tangga mereka secara mandiri. Dana Inpres Desa merupakan satu-satunya sumber pendapatan pemerintah desa. Desa-desa baru yang muncul sebagai akibat berlakunya Undang-undang No 5/1979 banyak yang tidak mempunyai sumber ekonomi yang mampu menunjang pemerintahan desa untuk secara mandiri mengelola rumah tangga mereka, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang tersebut.

14. Masyarakat desa di Jambi mengalami disintegrasi sebagai satu kesatuan desa adat dan desa sebagai unit administrasi. Akibatnya pemerintahan desa menjadi tidak memiliki wibawa sebagai motor penggerak pembangunan pedesaan dan perubahan-perubahan sosial-budaya dalam masyarakat. Berkurangnya wibawa pemerintah desa disebabkan karena kehidupan ekonomi para aparat desa yang rendah, khususnya mereka yang berasal dari desa-desa hasil pemekaran. Rendahnya pendapatan aparat pemerintah desa menyebabkan mereka harus mencari tambahan pendapatan dari usaha sendiri yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan mereka terhadap rakyat desa.

15. Hubungan antar-desa, yang semula berdasar asas kekeluargaan, diwarnai oleh asas individualisme. Pemerintahan desa lebih mementingkan usaha-usaha untuk mengkondisikan kekuasaan politik dan ekonomi yang mereka peroleh dari UU No 5/1979 daripada menggalakkan kerja sama antar-desa. Kerja sama antar-pemerintahan desa juga menghadapi kendala karena adanya perbedaan tingkat kehidupan antara aparat desa dan desa induk (bukan desa pusat marga) dengan aparat desa dari desa hasil pemekaran.

16. Program TKD (Tanah Kas Desa) merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk menciptakan sumber keuangan pemerintah desa agar desa dapat mengelola rumah tangga mereka sendiri. Namun program ini karena alasan-alasan tertentu belum mampu mencapai tujuan seperti yang diinginkan pemerintah. Pertama, letak TKD yang jauh dari pusat desa menyebabkan sulitnya manajemen lahan oleh aparat desa. Kedua, tanaman karet yang menjadi tanaman utama bagi TKD menyebabkan TKD dalam jangka pendek tidak dapat menjalankan fungsinya seperti yang dikehendaki. Harga karet yang fluktuatif mengurangi potensi TKD sebagai sumber keuangan desa.


Pembangunan Desa


17. Pembangunan desa masih terlihat lamban karena beberapa sebab. Pertama, isolasi fisik masih menyelubungi desa-desa yang tersebar di sepanjang sungai Batanghari. Isolasi fisik tersebut mengurangi kesempatan bagi warga desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar desa, menyulitkan pelayanan yang efektif dari pemerintah, khususnya pelayanan kesehatan dan penyuluhan pertanian. Kedua, kesibukan para aparat desa dalam mencukupi kebutuhan hidup, menyebabkan fungsi kepala desa dan aparatnya sebagai motor pembangunan tidak bisa berjalan.

18. “Budaya karet” masih mapan di kalangan masyarakat pedesaan, khususnya di desa-desa sepanjang sungai Batanghari. Budaya karet ini mempengaruhi perhatian mereka pada pertanian non-karet seperti pertanian holtikultura, pertanian pangan, dan peternakan. Budaya karet ini tetap melembaga di kalangan masyarakat pedesaan walaupun ekonomi karet rakyat sebagai pendukung utama ekonomi keluarga sudah mengalami kemunduran.

19. Di samping usaha pertanian, mata pencaharian penduduk pedesaan Jambi juga tergantung pada hutan. Penguasaan hutan oleh pemilik modal menimbulkan hambatan dalam proses pembangunan pedesaan di Propinsi Jambi. Pertama, pengusahaan hutan oleh pemilik modal besar menyebabkan berkurangnya sumber penghasilan baik berupa hasil hutan maupun hasil ikutan termasuk ikan tawar yang terdapat di danau-danau yang berada di tengah hutan. Kedua, penguasaan hutan oleh pemilik modal menghilangkan kesempatan penduduk untuk mendapatkan lahan baru apabila mereka ingin mengembangkan tanaman perdagangan baru di luar karet.


Peranan Wanita dalam Pembangunan


20. Tekanan ekonomi terhadap keluarga masyarakat pedesaan menimbulkan tugas penting bagi wanita pedesaan yakni tugas untuk mencukupi kebutuhan dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

21. Kesibukan wanita dalam tugas itu menyebabkan wanita tidak dapat diharapkan untuk secara aktif ikut dalam proses pembangunan seperti yang didefinisikan oleh pemerintah.


Penutup


22. Meskipun dalam lima tahun mendatang semakin sedikit jumlah desa swadaya, karena kebanyakan sudah menuju status desa swakarya dan swasembada, namun kemandirian desa dalam arti kata yang sebenar-benarnya masih sangat jauh. Tidak seperti halnya desa-desa di Jawa dewasa ini, kebanyakan desa-desa di Jambi begitu tergantung pada faktor-faktor luar desa, baik di bidang ekonomi maupun politik. Model desa mandiri harus merupakan desa yang perkembangan dan pembangunannya dikaitkan langsung dengan perusahaan-perusahaan HPH atau perusahaan-perusahaan non-HPH atau dengan perkebunan-perkebunan besar dalam pola PIR dengan “perlindungan” langsung oleh pemerintah kabupaten.

23. Cita-cita “memandirikan” desa-desa di Propinsi Jambi bisa diupayakan melalui pengelompokan kembali desa-desa (regrouping) dengan harapan di samping meningkatkan efisiensi juga mengembalikan pamor desa marga. Meskipun pengelompokan kembali desa-desa marga secara penuh tidak akan mungkin, dan barangkali juga tidak perlu, tokh upaya demikian sudah dimulai dengan hasil yang baik.

24. Pengadaan TKD pada dirinya tidak akan mampu memandirikan desa. Upaya-upaya pembangunan mandiri akan lebih mudah dicapai melalui pengenalan dan pengembangan LSM baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat desa.[]

__________

Mubyarto dkk., Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM, 1990).

Diambil utuh dari bagian “Ringkasan Eksekutif”, hlm. xv-xx.


Read more…

Maret 16, 2016

Arsip Jambi di ANRI


BULAN LALU, saya berkesempatan mengunjungi gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jalan Ampera Raya, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tujuan saya saat itu berburu sumber rujukan tentang wilayah yang saat ini disebut sebagai Jambi, terutama "sejarah sosial" masa kolonial dan pascakemerdekaan, yang kelak saya gunakan sebagai bahan baku utama penulisan fiksi sejarah.

Sependek yang saya tahu, merujuk kearsipan tentang Jambi di ANRI (daftar katalog dan komputer), tersimpan sekira seratusan. Berdasarkan wujudnya, arsip tersebut didominasi surat (arsip korespondensi) yang menggambarkan penyelenggaraan kehidupan organisasi, seperti telegram, naskah pidato, perjanjian/kontrak, akta, notulen rapat, undang-undang, keputusan menteri, laporan, dan naskah berita acara.

Secara keseluruhan, data yang tersimpan di ANRI berupa arsip sebelum 1945 (kolonial), sesudah 1945 (Republik), foto, film, mikrofilm, rekaman suara, arsip kartografi, arsip Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, serta arsip Algemene Rijksarchief (ARA). Hanya saja, disebabkan keterbatasan waktu, selain arsip berupa buku dan surat-menyurat, hal ihwal Sumatera Tengah itu, baik peristiwa atau keberadaan tokoh-tokoh sebelum dan sesudah 1945, belum sempat saya inventarisasi.

Tentu di sini saya tidak akan mengurai semua buku dan surat-menyurat tersebut, tetapi hanya yang saya anggap urgen, dalam arti belum saya temukan di Jambi, membuka ruang lebar bagi studi lanjut, sebagai bahan diskusi, dan juga barangkali belum termaktub dalam katalog weblog Jambi Studies, atau bahkan perpustakaan sekaliber Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) di Singapura yang saya kunjungi tiga tahun lalu.

Berikut beberapa arsip berbentuk buku dan surat-menyurat yang mencuri perhatian saya, antara lain:

(1) DPP PNI Cabang Jambi: Penyataan resmi 17 Januari 1966 tentang dukungan warga PNI/Front Marhaenis atas amanat Bung Kurno mengenai masalah Neokolim; (2) Sekretariat Menko Hubra: Tentang reaksi masyarakat Jambi terhadap Khotbah Drs. Ruslan Abdul Gani, Dekan Fakultas Islam IAIN Jambi, pada sembahyang Idul Fitri 1965; (3) Telegram masalah Cina mengenai resolusi Bi Chung Hwa Chung Hwee di Jambi: resolusi Bangsa Thoa di Balige, seruan perkumpulan buruh Tionghoa di Aceh Timur untuk setia pada Pemerintah Republik (1947-1948); (4) Surat-surat Bulan September–Desember 1948 tentang penghitungan hasil usaha candu di Jambi, 1948; (5) Laporan tanggal 7-8 Desember 1948 tentang penyelundupan opium dengan pesawat Catalina PBYS –RI -005 dan rencana pendirian Cobley di Djambi Rep Commercial Airlines;

(6) Berkas mengenai perkembangan Pemerintah Daerah Jambi, Desember 1949; (7) Surat-surat mengenai keterangan J.N. Akerman, ahli pertanian, urusan getah di Jambi, dengan surat pengantar dan kawat, 1950; (8) Menteri Kesehatan RI kepada Presiden RI: Laporan tanggal 22 Februari 1955 tentang keadaan banjir di sekitar daerah Kabupaten Batanghari, Jambi; (9) Pidato Presiden di hadapan para pembesar pemerintahan, Pemimpin-pemimpin Partai Politik, Golongan Karya dan lain di Jambi, 11 April 1962; (10) Pidato Presiden pada rapat raksasa di lapangan Garuda, Sipin, di Jambi, 11 April 1962; dan (11) Surat dari Pimpinan Muhammadiyah wilayah Jambi tahun 1972.

Secara umum, arsip di atas menggambarkan dinamika, gejolak, dan pasang-surut peristiwa ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya jelang serta pascakemerdekaan di Jambi-Indonesia. Sudah barang tentu, peristiwa yang terjadi semasa itu perlu dipandang tidak dalam bilik politik dan kekuasaan an sich, sebagaimana ciri utama penulisan sejarah di masa Orde Baru, melainkan sejarah sosial, yang di dalamnya memuat hubungan antaretnis, sikap keagamaan, keterlibatan kelompok/komunitas pada ideologi dominan, pertanian, karet, dan bencana banjir, bahkan usaha-usaha gelap seperti opium dan bisnis candu, yang kanyataannya menyertai usaha-usaha memerdekakan negara dari kungkungan kolonial. Dan itu, menurut hemat saya, dalam konteks historiografi Jambi hingga saat ini, boleh dikata jarang atau mungkin belum tersentuh sama sekali.

Di luar soal kearsipan, sebagaimana jabaran di atas, barangkali yang juga penting, menurut hemat saya, adalah mengenai fasilitas dan layanan ANRI. Secara pribadi, saya merasa cukup puas dengan layanan staf dan pegawai ANRI. Mereka sigap menerima kehadiran para pemburu arsip seperti saya, sebagaimana juga pada pemburu lainnya, yaitu diawali memberi tahu tentang jenis, periodeisasi, dan jumlah data apa saja yang dimiliki ANRI, serta tata cara mengakses data, baik manual via katalog maupun komputer. Di samping itu, sepanjang pencarian arsip, saya merasakan ruang baca yang nyaman.

Bagaimana tidak, dalam waktu yang cukup singkat, ketik “Jambi” sebagai kata kunci dapat mengantarkan kita pada keberadaan arsip yang dibutuhkan, sebagaimana lebih detail tertera dalam tabel di komputer di central ANRI, yaitu data penataan arsip berupa kode referensi arsip, judul deskripsi, tanggal pembuatan, jumlah fisik, lembaga pencipta, struktur arsip, pengaturan arsip, bahasa, lokasi arsip asli, keterangan, dan kopi digital.

Di samping itu, seolah kian mengukuhkan visi ANRI, yaitu Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, hadir Museum Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang berisikan "babakan" sejarah perjalanan (peristiwa dan profil) tokoh yang berperan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Diorama dimulai dari masa kejayaan Nusantara, kebangkitan nasional, proklamasi, upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masa Reformasi, serta teater renungan yang berisikan tayangan film dokumenter tentang sejarah perjuangan bangsa dari 1942 hingga era Reformasi sekarang serta beberapa film dokumenter pidato dan biografi Presiden Soekarno.

Tak syak, apa yang terlihat di ANRI oleh saya saat itu menyembulkan tanya (kalau bukan gugatan): bagaimana keadaan arsip daerah Provinsi Jambi saat ini?

Satu minggu lepas, saya mengunjungi Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi, yang berlokasi di belakang kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Kecamatan Telanaipura.

Sejak 2008, Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergabung dengan Perpustakaan Wilayah Provinsi Jambi, sehingga belakangan dikenal Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, yang kini dikepalai Asvan Deswan.

Gedung arsip tersebut terletak di lantai 1 dan 2, sementara lantai paling atas dihuni Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Provinsi Jambi. Karena itu, kantor arsip ini nyaris tak terlihat dari luar.

Saat memasuki gedung itu, bau menyengat langsung menusuk hidung. Di lantai satu gedung, tampak rongsokan kayu, sampah, bahkan alat-alat yang tak terurus lagi. Debu dan jejaring laba-laba di dinding dan jendela seolah mengisyaratkan kantor ini jarang mendapat sentuhan.

Di lantai 2 keadaannya hampir sama. Tumpukan arsip berada di sepanjang koridor. Ada yang tersusun rapi, ada pula yang berantakan. Padahal aturan jelas menyebutkan, yaitu berupa cara pengemasan arsip, suhu ruangan, cara penyimpanan, kerahasiaan dan masih banyak lagi aturan lainnya.

Dengan kata lain, saat ini dua ruangan untuk penyimpanan arsip sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditambah. Bahkan ruang penyimpanan saat ini juga digabung dengan ruang kerja, yang semestinya itu tidak perlu terjadi.

Tak syak, kondisi gedung itu lebih menyerupai gudang. Pelayanan terhadap pemburu arsip belum berjalan secara sistemik alias hanya bergantung pada individu tertentu. Komputerisasi arsip masih jauh panggang dari api.

Meski jauh dari standar, katalogisasi arsip mulai rapi, yang dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu Citra Jambi dalam Arsip Jambi oleh ANRI, Daftar Arsip Peta Kearsitekturan, Daftar Arsip Statis Peta Kartografi, dan Daftar Arsip Statis Bentuk Buku.

Di samping itu, beberapa buku tentang Jambi, baik dalam teks Belanda maupun hasil terjemahan Indonesia, “dimuseumkan” dalam closed stacks (rak tertutup). Itu artinya, perlu permintaan terlebih dulu ke petugas untuk membacanya.

Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan ANRI dan perpustakaan Pusat Kajian Asia Tenggara di Singapura yang terbuka dan mudah diakses.

Kondisi serupa saya temukan di Ruang Deposit Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi, Telanaipura, yang secara khusus menyimpan dokumentasi dan publikasi tentang Jambi, baik itu berupa buku, jurnal, laporan penelitian, laporan statistik, buletin, kliping koran, dan jenis dokumentasi lainnya. Tidak representatif. Tak ada katalog dan tidak rapi.

Demikian juga Perpustakaan Taman Budaya Jambi (TBJ), yang secara khusus menyimpan dokumentasi dan publikasi tentang seni dan budaya Jambi. Tak terurus dan berantakan!

Meskipun kondisi gedung arsip tidak representatif, di sana tersimpan pelbagai jenis arsip penting mengenai sejarah dan dinamika masyarakat di Jambi, arsip SKPD seperti keuangan atau kepegawaian, bukti-bukti hukum, dan masih banyak lagi. Begitu juga arsip berbentuk hard copy seperti kertas maupun berbentuk foto, film, dan VCD.

Berikut beberapa arsip buku penting yang sempat saya pantau dan catat, di antara 926 judul arsip statis berbentuk buku yang tersimpan di Kantor Arsip Daerah Jambi, antara lain Djambi karangan J. Tideman (dan Sigar), yang diterbitkan oleh Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut di Amsterdam pada 1938. Sebagai buku terbitan Institut Kolonial, buku ini disebut oleh Elsbeth Locher-Scholten kental beraroma kolonial dan bias menggambarkan wilayah Jambi.

Koleksi terbitan kolonial lainnya adalah Zuid-Sumatra: Overzicht van de Literatuur der Gewesten Bengkoelen, Djambi, de Lampongsche Districte karya Johan Willem Jules Wellan (Nederlandsche Boek-en Steendrukkerij, 1923-28); Bangsawan Bengkulu dan Jambi karangan Helfrich, 1906; Orang Kubu karangan C.J. van Dongen (1906); Sumatraans Sultanaat en Koloniale Staat: De Relatie Djambi-Batavia (1830-1907) karangan Elsbeth Locher-Scholten; Surat-surat Perdjandjian Antara Kesultanan Riau dengan Pemerintah V.O.C dan Hindia-Belanda Tahun 1970.

Selanjutnya Perjalanan Sejarah Jambi di Tahun 1833-1954 dan Sejarah Pulau Berhala di tahun 1460-1480; Kliping Pers Tahun 1987-1989; Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Jambi (Depdikbud, 1983/1984); Kumpulan Naskah Tulisan Tangan Sekretaris Residen Palembang; G.J. Velds, De Onderwerping van Djambi in 1901-1907 (Batavia: Departement van Oorlog, terjemahan oleh S. Hertini Adiwoso dan Budi Prihatna, 1909); Di sana Diusahakan Sesuatu yang Besar atau Bagaimana Kerajaan Belanda Kehilangan Jajahannya yang Besar (terjemahan R. Soedarsono) karya Chrish Van Estrik-Kees Van Twist, 23 Desember 1980.

Merujuk kearsipan Jambi di atas, terlihat secara jelas, Badan Arsip Daerah menyimpan dokumentasi penting yang akan meladeni rasa ingin tahu kita akan sejarah dan dinamika tentang daerah kita sendiri, sebagaimana sebagian lainnya tersimpan rapi di ANRI dan di banyak tempat, seperti di jurnal-jurnal internasional, antara lain Indonesia (Cornell University, USA); Bijdragen tot de Taal-, Land–en Volkenkunde (KITLV, Belanda); Archipel (Prancis), Indonesia and the Malay World (SOAS, Inggris), British Library Malay Manuscripts (London), Institute Southeast Asean Studies atau ISEAS (Singpura), serta di kampus tempat disertasi/tesis tersebut diajukan, baik di luar maupun dalam negeri.

Berkaitan hal itu, amat disayangkan, dengan kepemilikan data yang dahsyat itu, Pemerintah Provinsi Jambi belum menunjukkan potret keberpihakan yang kuat pada dunia arsip, buku, dan perpustakaan, terutama pada pengayaan literatur dan arsip Jambi.

Sementara itu, kerja lembaga ini justru sepi dari tanggapan dan jauh dari kegelisahan para kaum cerdik-cendekia. Padahal, sejatinya, kesadaran akademis yang dilandasi oleh beban moral untuk menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban daerah-nasional sekaligus sebagai warisan budaya bangsa, dapat menghindari hilangnya informasi sejarah perjalanan sebuah bangsa, Jambi khususnya, serta harkat sebagai entitas yang berbudaya.

Akhirnya, mengetengahkan peran kearsipan sekaligus menagih komitmen Pemerintah Provinsi Jambi terhadapnya adalah usaha sadar masing-masing kita, juga pemerintah Provinsi Jambi, agar terhindar dari cacat ingatan.[]

____________

Ditulis oleh Jumardi Putra, tulisan ini awalnya dimuat di website Jambiindependent.com dengan judul "Sepulang dari ANRI".

Read more…