Desember 10, 2017

Echo of Ahok Case Beyond Electoral Territory of Jakarta: The Case of Islamic Defense Action in Jambi Ahead of Pilkada DKI Jakarta 2017


Abstract  

JAKARTA PROVINCIAL elections in 2017 brought broad resonance not only in the electoral region in the area, but also spread to many regions in Indonesia. Besides Jakarta is the capital city of the country, which became the center of attention of all citizens, the cause is the election with issues relating to Islam, the majority religion of the country.

Approximately five months ahead of the vote, the incumbent governor with ethnic Chinese and Christian background, Basuki Tjahaja Purnama or Ahok, delivered a speech citing verses of the Qur'an and was later regarded as harassment of the holy book. In addition to Ahok being brought to court, a massive demonstration wave of Muslims, called the Islamic Defense Action, was held not only in Jakarta, but also in many other areas in the country.

This article discusses the Islamic Defense Action in Jambi, the actors who were in front line the demonstrations, and how the action is replicated for other cases of Islamic harassment in this area. Based on field observations, interviews, media archive readings, and an analysis of recorded Friday sermons in Jambi, this article argues that Islamic identity and sentiment seek to be raised to mobilize these actions in order to gain broader support for broader interests.[]

__________

Suaidi Asyari & M. Husnul Abid, “Echo of Ahok Case Beyond Electoral Territory of Jakarta: The Case of Islamic Defense Action in Jambi Ahead of Pilkada DKI Jakarta 2017”, Paper presented at the 10th Al-Jami’ah Forum “Identity in the Age of Populism: Southeast Asian Perspectives”, Yogyakarta, 10-12 November 2017.

Read more…

Review of the Diversity of Palm Oil Production Systems in Indonesia: Case Study of Two Provinces: Riau and Jambi


THIS PAPER proposes an overview of the development of oil palm production in Indonesia combining two levels: (i) a national and historical perspective of the development of the sector; (ii) a regional approach considering two contrasting provinces, Riau and Jambi.

Starting with colonial times, the national approach deals first with the main periods that punctuate the development of oil palm plantations up to the contemporary period, marked by the liberalization of the economy. It emphasizes several factors that played a strategic role in the development of palm oil production, such as the role of the State and migration.

After presenting the different models that structure the relationships among stakeholders and how these relationships have evolved, the role of small family planters is analyzed. This section ends with a review of some controversial issues: livelihood improvement, land tenure and customary rights, inclusion versus exclusion, market risks, forest and environmental threats and governance.

The regional approach gives context to the development of palm oil production within two territories that have different historical backgrounds, with Jambi entering into production relatively recently. In each of the two provinces, the themes and issues involved in palm oil development identified at national level are analyzed, with specific emphasis on stakeholders’ strategic behaviours. The paper concludes with a comparative perspective on both provinces.

_________

Alice Baudoin, Pierre-Marie Bosc, Cécile Bessou, & Patrice Levang, “Review of the Diversity of Palm Oil Production Systems in Indonesia: Case Study of Two Provinces: Riau and Jambi”, Working Paper 219, (Bogor: CIFOR, 2017). DOI: 10.17528/cifor/006462

Full-paper is available here.

Read more…

Incorporating Islamism into Secular Education System: An Attempt of Gradual Islamization of the State and Society by an Indonesian Tarbiyah Movement in Jambi


Abstract  

THE DOWNFALL of the New Order regime in 1998, which was soon followed by the liberalization policy in al-most every aspect of politics, opened vast opportunities for the emergence of political expressions including Islamism into the public space. While violent responses indicated by some Islamic groups, who take advantage of the weakening of the state, Tarbiyah Movement (harakah tarbiyah) consist-ently performs gradual Islamization through the system provided by the state. 

Based on a field research in Jambi, Sumatra, this article discusses the efforts undertaken by the group to incorporate their Islamist ideas into secular educa-tion system at the levels of primary and secondary educa-tion. This article argues that these all efforts are part of Is-lamization process of society and the state in Indonesia af-ter the failure of its leaders in doing the same thing at the political level especially in the aftermath of the 1999 general election.


Keywords: Tarbiyah movement, Islamization of the state, Islamic education, post-New Order Indonesia.

__________

Suaidi Asyari, "Incorporating Islamism into Secular Education System: An Attempt of Gradual Islamization of the State and Society by an Indonesian Tarbiyah Movement in Jambi", Journal of Indonesian Islam, 11, 1, (2017), pp. 29-58. DOI: 10.15642/JIIS.2017.11.1.29-58

Full-article is available here.

Read more…

Februari 14, 2017

Sungai dan Sejarah Sumatra


BELAKANGAN INI, tidak ada rupa bumi yang paling banyak diperbincangkan selain sungai. Sayangnya, ini lebih banyak berisi kabar buruk. Namun, tidak dengan buku ini, yang memaparkan sungai justru sebagai faktor penggerak sejarah di Sumatera.

Sungai di beberapa daerah tidak mampu menampung air, lalu menumpahkannya ke sekitar. Banjir melanda, rumah rusak dan manusia menjadi korbannya. Benarkah sungai merupakan musuh abadi manusia, yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada memberikan manfaat?

Mungkin yang sebenarnya terjadi ialah kurangnya pemahaman kita akan sungai. Berita tentang sungai di media massa lebih banyak tentang amukan si batang air daripada bagaimana cara berkawan dengannya. Secara akademik, kajian tentang darat jauh lebih melimpah daripada kajian perairan. Bahkan, dibandingkan dengan studi tentang laut pun, studi sungai bisa dikatakan tertinggal.

Buku karya Gusti Asnan, sejarawan Universitas Andalas, ini merupakan kajian yang luar biasa dalam menganalisis sejarah salah satu elemen alam yang lebih banyak disalahkan daripada dimengerti. Gagasan pokok yang ia sampaikan ialah bahwa sungai adalah faktor penggerak sejarah di Sumatera.

Sungai tidak hanya aliran air, tetapi juga sebuah ”dunia” dengan segala kompleksitasnya. Selama ribuan tahun, sungai telah membentuk peradaban Sumatera, sama seperti peradaban Mesopotamia dibentuk oleh Eufrat dan Tigris, serta peradaban Tiongkok oleh Sungai Kuning.

Di bagian awal, buku ini fokus pada bentuk fisik sungai, termasuk penamaannya yang berbeda di antara masyarakat Sumatera. Menurut Gusti, penyeragaman penggunaan kata ”sungai” untuk semua aliran air ke laut terjadi sejak Indonesia merdeka, dan ini mulai menghilangkan keragaman penyebutan nama sungai di kalangan berbagai etnis di sekitar sungai. Contohnya adalah krueng (Aceh), woi (Gayo), aek (Batak Mandailing), lau (Batak Karo), kuala (Sumatera Timur), batang (Sumatera Tengah), air (Sumatera Selatan), dan way (Lampung).

Setiap sungai memiliki karakter berbeda. Gusti mengutip Schnitger (1939) yang ”memanusiakan” sungai-sungai Sumatera sesuai dengan arus dan kondisi air serta lingkungan tempat mengalirnya mereka: Musi ”lebar dan pengeluh bagaikan orang tua”, sementara Batanghari ”ganas dan membara”. Meski terdengar seperti lelucon, dengan mengerti karakter sungai ini memungkinkan orang yang bermukim di tepi sungai atau berlayar di sungai paham bagaimana cara yang tepat berinteraksi dengan sungai.

Gusti mengkritik berbagai mitologi asal mula suku bangsa di Sumatera, yang jarang menjadikan sungai sebagai bagian dari cerita. Rupa bumi yang kerap dikaitkan dengan asal-usul manusia Sumatera adalah gunung (Batak) atau gunung dan laut (Minangkabau dan Kerinci). Gusti menekankan bahwa eksistensi ketiga suku di atas justru dimulai dengan nenek moyang mereka dari utara menelusuri sungai-sungai Sumatera hingga akhirnya sampai di pedalaman Sumatera, tempat mereka berdiam hingga kini.

Era klasik Sumatera ditandai tumbuhnya berbagai kerajaan yang berlokasi di kawasan bagian tengah aliran sungai, misalnya Sriwijaya di tepi Musi, Melayu di tepi Batanghari, serta Minangkabau di tepi Batang Selo dan Batang Buo. Kawasan di tengah bagian sungai memberi kesempatan kerajaan untuk mengontrol produk dari daerah pedalaman sekaligus menghindari perompakan yang kerap terjadi di laut. Lewat sungailah ekspor dari pedalaman Sumatera mengalir ke dunia internasional. Secara keagamaan, sungai memainkan peranan yang penting pula. Berbagai candi Sumatera didirikan di tepi sungai. Belakangan, Islam pun disebarkan ke pedalaman melalui sungai.


Kehancuran Sungai

Perubahan drastis pada sungai terjadi di masa Belanda. Mereka membangun loji di tepi sungai, serta menggunakan sungai untuk ekspedisi militernya. Fisik sungai serta lanskap kependudukan di sekitarnya dan potensi ekonomi yang ada diteliti. Untuk pertama kalinya, jalur sungai Sumatera pun terbuka bagi lalu lintas kapal penumpang dan kapal barang asing berbendera Belanda, Inggris, Tiongkok, bahkan Yunani dan Panama.

Namun, di masa ini pulalah sungai Sumatera mulai hancur. Terjadi eksploitasi tak terkendali, berupa pembalakan hutan, dan pengerukan timah dari dasar sungai, berefek pada erosi tanah dan keruhnya sungai. Pencemaran limbah terjadi saat beberapa industri yang baru lahir membuang limbahnya langsung ke sungai. Era pasca perang ditandai dengan kian runtuhnya peran sungai. Ini tampak dari masifnya pembangunan jalan raya, jembatan, dan penggunaan mobil, membuat sungai ditinggalkan karena dianggap tidak praktis dan tidak modern.

Kondisi sungai kian parah lantaran dihujani berbagai macam limbah, mulai dari limbah perut, rumah tangga, kimia, hingga industri dan pertambangan. Bendungan buatan mengakibatkan terganggunya ekosistem sungai, dan relokasi warganya membuat mereka kehilangan tradisi yang berkaitan dengan sungai. Penebangan hutan demi transmigrasi dan perkebunan menyebabkan sungai kering di musim kemarau dan banjir di musim hujan.

Di luar poin-poin penting di atas, ada satu kekurangan buku ini. Gusti terlalu memusatkan perhatian pada relasi antara sungai dan manusia. Ia kurang mengupas apa yang ada di bawah permukaan sungai. Seberapa variatif keanekaragaman hewan dan tumbuhan, mulai dari ikan, mamalia, dan reptil, serta teratai di sana? Dan, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana manusia Sumatera sepanjang sejarah memandang, mengelola, atau berkonflik dengannya.

Meski demikian, buku ini patut diapresiasi sebagai karya perintis dalam kajian sejarah sungai di Indonesia, dan harus dianggap sebagai undangan untuk lebih banyak mengupas masa silam sungai. Gusti membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia tak hanya pelaut hebat, tetapi juga pengarung sungai yang andal.

Bila sejarawan Herodotus menyebut Mesir adalah ”hadiah Sungai Nil”, karena kesuburan Mesir yang berasal dari Nil, Gusti pun pada hakikatnya berpandangan sama, bahwa Sumatera yang kaya pun merupakan hadiah dari ribuan sungai yang menjadi urat nadinya. Setelah masa-masa sungai Sumatera hancur karena eksploitasi, kini saatnya manusia Sumatera, dalam bahasa Gusti, harus ”berdamai dengan sungai”-nya, dengan menjaganya, dan bukan mengabaikan, apalagi merusaknya.

___________

Gusti Asnan, Sungai dan Sejarah Sumatra, (Yogyakarta: Ombak, 2016), xii + 267 halaman.

Dikutip utuh dari Muhammad Yuanda Zara, "Batang Air Pengubah Sumatera", Kompas, 4 Februari 2017, hlm. 24.

Read more…

Desember 28, 2016

Perkembangan Industri Koran Lokal di Jambi Pasca-Orde Baru, 1998-2015: Analisis Ekonomi Politik


Ringkasan Temuan  

CATATAN PALING awal yang menyebut media cetak di Jambi adalah monografi Sumatera Tengah yang diterbitkan pada 1956 (?) oleh Djawatan Penerangan Sumatera Tengah. Di dalam sebuah tabel pers yang muncul setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda, disebutkan bahwa dua surat kabar diterbitkan di Jambi, yaitu Pelita Marga oleh Djawatan Penerangan Kabupaten (Djapenkab) Merangin di Bangko dan Aktuil oleh Djapenkab Batang Hari di (kota) Djambi.

Karakter media untuk kepentingan melayani pemerintah daerah tersebut ternyata tak hilang dan bahkan menjadi ciri dari koran-koran lokal yang terbit dan berkembang pada era Reformasi. Bedanya, kalau dulu Pelita Marga dan Aktuil dimiliki oleh pemerintah daerah, sekarang koran-koran lokal yang muncul diterbitkan oleh industri atau badan usaha di luar pemerintahan. Meskipun pemiliknya swasta, melalui kerja sama dalam hal pemasangan berbagai iklan dan langganan dengan pemerintah daerah, koran-koran lokal pada gilirannya juga menjadi pelayan kepentingan pemerintah daerah. Aliansi dan hubungan klientelis yang dibentuk dengan pemerintah daerah tersebut membuat industri koran lokal di Jambi tumbuh dan berkembang pesat setelah Orde Baru runtuh pada 1998.

Pada akhir Orde Baru, di Jambi hanya ada satu koran lokal yang terbit, yaitu Jambi Independent, koran milik pengusaha daerah yang muncul pada 1973 namun sejak 1995 bernaung di bawah Jawa Pos Group. Khawatir koran yang berkembang pesat setelah berganti manajemen ini sewaktu-waktu bisa diberedel oleh pemerintah Orde Baru, Jawa Pos Group menerbitkan koran cadangan bernama Jambi Ekspres. Rupanya ketika koran ini terbit pada awal 1999, rezim sudah berganti. Mengambil untung dari euforia pemberitaan setelah peristiwa Mei 1998, Jambi Ekspres juga segera mendapatkan kesuksesan besar bersama sang kakak. Selanjutnya, dari dua koran tersebut, tumbuh dan berkembang koran-koran lain di bawah Jawa Pos Group. Pada 2002 mereka menerbitkan Posmetro Jambi, yang dimaksudkan sebagai koran kriminal, dan pada 2004 menerbitkan Bungo Pos untuk melayani pembeli di Jambi wilayah barat. Periode 2006 hingga 2010, kelompok yang berbasis di Surabaya tersebut menerbitkan 13 koran lokal lain yang kebanyakan hanya beredar di satu-dua kabupaten atau kota.

Di luar Jawa Pos Group, ada Aksi Pos yang diterbitkan oleh pengusaha dan politikus lokal Usman Ermulan pada 2004 atau setahun jelang pencalonannya menjadi gubernur. Selanjutnya pada 2010, Kelompok Kompas Gramedia juga hadir di Jambi melalui Tribun Jambi. Meskipun terlambat datang dibanding Jawa Pos Group, Tribun Jambi segera memeroleh pelanggan yang lebih besar karena harga jualnya yang jauh lebih murah. Ada juga Harian Jambi yang diterbitkan pada 2013 oleh tim sukses Sum Indra-Maulana setelah keduanya kalah dalam Pemilihan Walikota Jambi serta Jambi Today oleh pengusaha dan politisi Partai Demokrat, Paut Syakarin, pada 2014. Tahun itu juga menyaksikan munculnya Jambi One yang dimiliki para bos Jawa Pos Group di Jambi serta Tungkal Post yang kemudian berubah menjadi Jambi Raya oleh aktivis lokal. Koran-koran ini menggenapi jumlah total 20 koran lokal yang masih terbit hingga akhir 2015.

Kalau banyak peneliti sebelumnya menyebutkan bahwa perkembangan pesat media cetak pasca-Orde Baru disebabkan oleh penghilangan syarat kepemilikan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi penerbit media, kasus Jambi memperlihatkan hal tersebut bukan faktor tunggal. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan pasca-Orde Baru serta dinamika politik lokal yang menyertainya bahkan tampak lebih dominan.

Kebijakan otonomi daerah dimulai pada 1999 melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola wilayahnya, disusul UU Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur pembagian yang lebih adil terkait penerimaan daerah. Dengan kebijakan itu, daerah seperti berlomba mencari investor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hasilnya, akumulasi modal swasta dalam bentuk investasi dan modal pemerintah di daerah dalam bentuk anggaran menjadi jauh lebih besar ketimbang sebelumnya. Magnet daerah juga menjadi semakin menarik setelah pemerintah mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang di antaranya mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat mulai 2005. Dalam pemilihan langsung itu, apa pun kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daya politik, termasuk koran lokal.

Tak sulit untuk mencari hubungan antara kebijakan baru desentralisasi dan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) dengan pertumbuhan koran lokal. Selain beberapa koran lokal dimiliki oleh aktor politik daerah yang berguna untuk melayani ambisi politik mereka, periode terbanyak berdirinya koran lokal, yakni 2006-2010, menunjukkan persisiannya dengan pilkada-pilkada yang digelar di Jambi. Berperan dalam menyosialisasikan kandidat, koran-koran lokal tersebut mengharapkan kue iklan yang besar jelang penyelenggaraan pilkada.

Namun keliru kalau beranggapan relasi dengan aktor politik tersebut berhenti setelah pilkada usai. Kenyataannya, kandidat yang terpilih menjadi kepala daerah terus membangun bahkan meningkatkan hubungan yang baik dengan koran lokal. Kali ini mereka menggunakan anggaran daerah yang besar sebagai berkah dari pembagian penerimaan negara yang lebih adil setelah desentralisasi untuk beriklan dan berlangganan koran lokal. Atas nama penyiaran kegiatan pemerintah daerah, kepala daerah memasang iklan-iklan dalam bentuk society, advertorial, dan iklan layanan masyarakat yang sesungguhnya bertujuan mempopulerkan sang pejabat. Target mereka adalah agar terpilih kembali dalam jabatan yang sama atau naik kelas dari bupati/walikota menjadi gubernur dalam pilkada selanjutnya. Demi tujuan itu, anggaran daerah untuk koran lokal ditingkatkan dan akan terus membesar seiring kian dekatnya pilkada. Walhasil, pemerintah daerah tercatat sebagai pelanggan sekaligus pengiklan terbesar untuk koran-koran lokal di Jambi. Dalam waktu 1,5 dasawarsa, relasi ini membuat koran-koran lokal tumbuh dan berkembang pesat di Jambi, dari sebelumnya hanya satu koran lokal pada pengujung Orde Baru menjadi lebih dari 20 pada akhir 2015.

Tak diragukan bahwa iklan, langganan, dan anggaran yang disediakan mendasari hubungan klientelis-patrimonial antara koran lokal dan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dicirikan oleh upaya saling memberikan manfaat di antara dua pihak secara timbal-balik dan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup untuk menjamin keterulangan. Dalam hal ini pemerintah daerah mendapatkan citra positif baik dari iklan yang dipasang maupun dari pemberitaan yang tak mungkin kritis, sementara koran lokal memeroleh pemasukan keuangan yang menjamin kelangsungan usahanya. Meskipun saling tergantung, dua pihak yang berhubungan sebetulnya tidak setara (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 4-5). Di sini pemerintah daerah menjadi patron, sementara koran lokal bertindak sebagai klien.

Menyadari ketergantungan koran lokal pada pemerintah, kepala daerah dengan segera menghentikan manfaat atau patronase (patronage) dalam bentuk iklan dan langganan yang selama ini diberikan ketika sewaktu-waktu terjadi masalah dalam hubungan mereka, misalnya akibat pemberitaan koran lokal yang terpeleset negatif dan berujung ketersinggungan pemerintah daerah. Karena iklim industri koran lokal yang sangat tergantung pada pemerintah daerah, mau tak mau koran kemudian berusaha memperbaiki hubungan mereka supaya kembali mendapatkan iklan dan langganan. Dengan kebutuhan pemerintah atau kepala daerah pada citra dan pemberitaan positif supaya terpilih lagi dalam pilkada, koran-koran lokal menjadikan titik krusial ini sebagai basis negosiasi. Konsekuensi dari hubungan ini bisa ditebak, koran-koran lokal absen memberitakan pemerintah daerah secara kritis dan hak masyarakat untuk mendapatkan pemberitaan yang benar dan jujur terkait pemerintah mereka terabaikan. Seperti pada awal kemunculannya di Jambi, koran lokal memilih melayani pemerintah daerah ketimbang menjadi forum kewargaan (civic forum) atau anjing penjaga (watchdog) bagi kepentingan publik (Putra, 2004: 135).



Pokok-pokok Kesimpulan

DENGAN RINGKASAN temuan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, koran lokal tumbuh pesat pasca-Orde Baru dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Variabel ini menambah penjelasan dari peneliti sebelumnya yang menekankan pentingnya pencabutan SIUPP sebagai faktor yang memengaruhi perkembangan industri media di Indonesia (Lim, 2011: 21-22; Sen dan Hill, 2011; Romano, 2003; Rijal, 2005: 421-474). Hilangnya SIUPP sebagai syarat penerbitan media jelas faktor yang penting sekali, tetapi mengabaikan faktor otonomi daerah tentu saja tidak tepat berdasarkan data bahwa lebih dari 90 persen koran yang tumbuh pesat di Indonesia pasca-Orde Baru adalah koran lokal (Sutrisno, 2011: 88).

Kedua, penelitian ini mengonfirmasi peneliti-peneliti ekonomi-politik yang menyatakan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia antara lain membuat akumulasi modal di daerah, baik modal swasta dalam bentuk investasi maupun modal pemerintah dalam bentuk anggaran daerah, menjadi semakin besar (Hadiz, 2010; Aspinall, 2013: 226-242). Sebagai tambahan penjelasan, salah satu bentuk investasi swasta tersebut adalah hadirnya industri koran lokal yang tidak hanya dimiliki oleh pengusaha daerah, tetapi sebagian yang lebih besar merupakan cabang dari industri media di tingkat nasional. Sementara itu, akumulasi modal dalam bentuk anggaran daerah yang besar di antaranya digunakan oleh kepala daerah untuk membangun aliansi dan relasi klientelis-patrimonial dengan koran-koran lokal.

Ketiga, pilkada yang merupakan buah dari kebijakan desentralisasi menjadi penjelas yang paling baik bagaimana relasi klientelis-patrimonial itu dibangun. Kalau pemerintah daerah membutuhkan koran lokal untuk beriklan dan berlangganan supaya popularitas sang kepala daerah meningkat dengan dengan tujuan terpilih dalam kontestasi politik selanjutnya, koran lokal memeroleh patronase dalam bentuk anggaran untuk iklan dan langganan yang angkanya semakin membesar seiring dekatnya pilkada. Penelitian ini juga berargumen bahwa patronase dalam bentuk anggaran untuk koran lokal jelang pilkada tersebut adalah sebentuk politik uang (money politics), menambah variasi lain seperti pembelian suara (vote buying), pemberian barang untuk pribadi dan kelompok, pelayanan dan aktivitas sosial, serta proyek gentong babi (pork barrel) sebagaimana yang telah ditemukan banyak peneliti politik (Aspinall dan Sukmajati, 2015; Aspinall dan As'ad, 2015; Aspinall, 2014a: 545-570; Aspinall, 2014b).

Keempat, industri koran lokal yang didasarkan pada relasi klientelis tersebut menghasilkan pers atau pemberitaan yang berpihak kepada dan berperspektif pemerintah daerah sebagai sang patron, mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas. Peran negatif koran lokal di era kebebasan pers seperti itu tidak terlalu mengejutkan, sebagaimana beberapa peneliti yang lain juga menemukan hal yang sama (Eriyanto, 2003; Eriyanto, 2008: 203-232; Hill, 2008: 188-207; Hill, 2011: 26-48; Brauchler, 2011: 119-140).

Kelima, dilihat dari perbandingan sistem media sebagaimana diteliti oleh Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini, model yang dikembangkan oleh koran-koran lokal di Jambi menyerupai model pluralis terpolarisasi (polarized pluralist model) seperti yang berlaku di negara-negara Mediterania. Model ini dicirikan oleh iklim industri media dengan sirkulasi yang rendah, paralelisme politik yang tinggi, lemahnya profesionalisme wartawan, dan kuatnya intervensi negara (Hallin dan Mancini, 2004: 67). Di Indonesia, paralelisme politik tidak dibentuk berdasarkan ideologi, karena ideologi nyaris absen sebagai basis politik. Sebagai gantinya, uang sering kali lebih dominan dan menentukan dalam persaingan politik. Sejalan dengan itu, penelitian ini menemukan bahwa di era otonomi daerah yang menggunakan sistem elektoral terbuka dalam pemilihan pejabat publik melalui pilkada, paralelisme lebih didasarkan pada uang yang dianggarkan oleh pemerintah daerah atau elite-elite politik serta mengalir ke koran-koran lokal melalui iklan dan langganan. Anggaran itu pada gilirannya membuat perspektif pemerintah hadir di dalam pemberitaan serta melemahkan profesionalisme media.

Keenam, menggunakan tiga pintu masuk dalam analisis ekonomi politik media sebagaimana diusulkan Vincent Mosco (2009), spasialisasi mengambil bentuk baik integrasi vertikal maupun integrasi horizontal. Kalau praktik integrasi vertikal mewujud dalam pendirian banyak anak perusahaan koran, terutama oleh Jawa Pos Group, dengan tujuan mengefektifkan produksi sekaligus menguasai pasar koran daerah; integrasi horizontal dilakukan dengan membuka berbagai bisnis lain oleh induk perusahaan media, seperti Kelompok Kompas Gramedia yang membuka toko buku, hotel, dan percetakan. Pendirian koran lokal oleh pebisnis-cum-politikus lokal juga bisa dibaca sebagai spasialisasi horizontal yang diintegrasikan ke dalam politik untuk melayani ambisi pemiliknya.

Sementara itu, komodifikasi terlihat jelas dari praktik penggunaan berbagai kolom dan ruang berita koran lokal menjadi iklan-iklan yang dijual kepada pemerintah daerah demi mengejar keuntungan yang besar. Kepala daerah sendiri kemudian juga mengkomodifikasi informasi pemerintahan dan pembangunan sedemikian rupa menjadi iklan-iklan politik dengan tujuan kampanye atau membuat citra positif kepala daerah untuk kepentingan pilkada. Pada gilirannya iklan dan anggaran pemerintah daerah yang berlimpah mengkomodifikasi koran lokal sebagai corong kepentingan pemerintah; koran-koran seolah telah menjadi humas pemerintah daerah yang menyiarkan segala kebaikan dan kesuksesan pemerintah daerah. Struktur relasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dan koran lokal, dengan demikian, adalah klientelisme-patrimonial yang didasarkan pada uang atau anggaran. Kalau pemerintah daerah berlaku sebagai patron yang mengalirkan anggaran untuk koran lokal, koran lokal menjadi klien yang memberikan manfaat melalui iklan dan pemberitaan positif untuk kepala daerah.[]

_____________

M. Husnul Abid, "Perkembangan Industri Koran Lokal di Jambi Pasca-Orde Baru, 1998-2015: Analisis Ekonomi Politik", MA-thesis di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2016.

Bagian ini diambil dari Bab IX Penutup, hlm. 268-275.

Read more…